Tiadakan Debat Khusus Cawapres, KPU Dinilai Hilangkan Hak Rakyat Mengetahui Kualitas Calon Pemimpin

Jakarta – Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi menyesalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghadirkan secara bersamaan baik capres maupun cawapres dalam acara lima kali debat. Menurutnya, KPU telah mengabaikan regulasi.

KPU sejauh ini telah mengatur format debat paslon capres dan cawapres diselenggarakan lima kali. Hanya saja, dalam lima debat tersebut, capres dan cawapres sama-sama naik panggung.

“Ini mengabaikan regulasi dalam pemilu dimana baik dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 277 UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu junto pasal 50 perkpu no 15 tahun 2023 terkait debat cawapres yang menghilangkan ruang kesempatan bagi warga untuk mengenali kapasitas cawapres,” kata Airlangga dalam keterangan diterima.

Menurut Airlangga, ini memperlihatkan KPU tidak memahami peran dan posisi penting wapres sebagai dwi tunggal dengan presiden dalam pengelolaan negara.

“Bahwa cawapres bukanlah figur yang hanya menemani dan menjadi pendamping presiden secara formal, namun wapres seharusnya memiliki kapasitas dan kualitas yang setara dengan presiden, mengingat wapres adalah figur yang paling dekat dengan presiden memiliki fungsi untuk mengelola urusan urusan bernegara dan memiliki tugas yang sangat penting untuk memimpin negara ketika presiden berhalangan,” tambahnya.

Menutup Kesempatan Cawapres Perlihatkan Kapasitas

Menurut Airlangga, ini seperti merendahkan posisi cawapres dengan menutup kesempatan bagi para kandidat wakil presiden untuk memperlihatkan kapasitas dan kredibilitasnya.

“Kemampuan dari orang nomor satu dan dua di Indonesia untuk bekerjasama sangat ditentukan oleh kualitas, kapasitas dan kredibilitas secara personal dari capres maupun cawapres, yang hal itu ditunjukan dengan menghadirkan secara mandiri capres maupun cawapres dalam debat publik.”

“Ini mengundang pertanyaan tentang imparsialitas dan bias kepentingan dari KPU,” tambahnya.